Hendri Kampai: Bahaya Kepemimpinan Dinasti Tanpa Kompetensi Terhadap Bangsa dan Negara

PEMERINTAHAN - Bayangkan seorang nakhoda kapal besar yang tidak memahami peta, angin, atau lautan tempat ia berlayar. Kapal itu, meski megah dan penuh potensi, hanya akan terombang-ambing di tengah samudra, tanpa tujuan jelas, dan mungkin menabrak karang. Inilah gambaran sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh pejabat tanpa kompetensi dan pemahaman mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman negaranya.

Ketika seorang pejabat lebih sibuk mengurusi pencitraan daripada mengurai persoalan bangsa, pemerintahan akan tenggelam dalam gimmick-gimmick kosong. Program-program yang dirancang bukan untuk menyelesaikan masalah mendasar, melainkan hanya untuk memberi kesan seolah-olah "ada kerja" tanpa hasil nyata yang bisa dirasakan rakyat. Salah satu contohnya adalah bantuan sosial yang sekadar tambal-sulam—memberi ikan tanpa mengajari cara memancing. Bantuan semacam ini, tanpa strategi pembangunan jangka panjang, hanya melanggengkan kemiskinan dan menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian.

Baca juga: Kapolri Apresiasi Warga yang Pilih Dirawat di Isoter Karena Ikut Kendalikan Laju Covid-19

Namun, persoalannya tidak berhenti di situ. Ketika rakyat dibiarkan dalam kemiskinan dan kebodohan, itu bukan sekadar kelalaian, tetapi strategi terselubung. Rakyat yang bodoh dan miskin cenderung mudah dikendalikan. Mereka tidak punya daya untuk mempertanyakan kebijakan yang salah, apalagi melawan. Dalam situasi ini, oligarki dan dinasti politik menemukan ladang subur untuk berkembang. Dengan dalih investasi dan pembangunan, mereka menggali sumber daya alam kita, mengeruk kekayaan bumi pertiwi tanpa memikirkan keberlanjutannya. Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin hanya mewarisi kehancuran lingkungan dan ketimpangan sosial.

Lebih dari itu, eksploitasi tidak hanya terjadi pada alam, tetapi juga pada manusia. Sumber daya manusia Indonesia, alih-alih diberdayakan untuk membangun negeri, justru dieksploitasi demi kepentingan segelintir kelompok. Tenaga kerja murah, pendidikan rendah, dan kesehatan yang tidak terjangkau membuat rakyat menjadi "alat produksi" yang bisa dimanfaatkan tanpa henti, tanpa perlindungan yang memadai.

Baca juga: Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan dan Karutan Bantaeng Ngopi Bareng, Ini Yang Dibahas

Jika kita ingin keluar dari lingkaran setan ini, perubahan harus dimulai dari atas. Pejabat yang memimpin harus memiliki kompetensi dan pemahaman yang mendalam tentang negaranya. Mereka harus mampu melihat potensi yang bisa dikembangkan, kelemahan yang harus diperbaiki, peluang yang harus dimanfaatkan, dan ancaman yang harus diantisipasi. Kepemimpinan yang kuat dan bijaksana tidak hanya fokus pada hasil instan untuk kepentingan elektoral, tetapi membangun fondasi kokoh untuk kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang.

Dan, yang tak kalah penting, rakyat harus diberdayakan. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas, akses terhadap peluang ekonomi, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang kritis dan mandiri. Hanya dengan rakyat yang cerdas dan berdaya, oligarki dan dinasti politik bisa dilawan, dan Indonesia bisa menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, adil, dan makmur.

Baca juga: Minyak Goreng di Garut Langka, In Penyebabnya

Karena itu, mari kita renungkan, apakah kita akan terus membiarkan negeri ini dipimpin oleh mereka yang hanya mempercantik permukaan tanpa memperbaiki isi? Ataukah kita akan mulai menuntut perubahan nyata, baik dari pemimpin kita maupun dari diri kita sendiri? Pilihan ada di tangan kita.

Jakarta, 06 Januari 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi

Baca juga: Selama Operasi Keselamatan Candi 2022, Angka Kecelakaan Lalulintas dan Korban Jiwa di Jateng Menurun